DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pascatemuan Badan Anti Korupsi (BAKo) tentang pungutan di atas standar pada penerimaan siswa baru, menuai berbagai tanggapan dari pihak sekolah di Kota Padang khususnya tingkat SMA. Tanggapan yang mencuat menyangkut berbagai perbedaan pendataan di sekolah masing-masing, mulai dari perbedaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), standar pendidikan sekolah yang beragam, hingga alokasi dana yang ditujukan untuk membiayai guru honorer di sekolah bersangkutan.

Itu terungkap saat hearing antara 16 kepala (Kasek) SMAN Kota Padang, dengan BAKo dan DPRD, kemarin. Bahkan, beberapa Kasek membantah secara tegas melakukan pungutan yang membebani masyarakat. Misalnya, Kepala SMA 4 Padang Jufril Siry menjelaskan di SMA 4 telah menerapkan sistem penerimaan yang jelas, mulai dari rapat dengan orangtua, dan tidak ada pembebanan biaya bagi siswa.

“Kalau ada yang tidak mampu, kita akan akomodir dan beri dispensasi kok. Lagipula, setiap sekolah memiliki RAPBS yang berbeda-beda,” ungkapnya. Sedangkan Kepala SMA 14 Herman, menyebutkan, sekolahnya baru saja mendapat musibah kebakaran. Belum lagi, adanya kebutuhan pembuatan laboratorium yang mencapai Rp481 juta dan pihak sekolah baru bisa mengantongi Rp181 juta dari dana block grand.

“Kita masih membutuhkan anggaran Rp300 juta lagi, dan sangat mengharapkan partisipasi masyarakat,” tegasnya. Selain itu, lanjut Herman, pemenuhan kebutuhan tenaga non PNS sebanyak 28 orang, juga harus diupayakan pihak sekolah, salah satunya saat PSB. Kepala Sekolah SMA 15 M.

Amin menambahkan, selain di sekolah yang dipimpinnya terdapat 34 tenaga non PNS yang harus dibiayai, pihak sekolah juga mengupayakan pemungutan uang perisahan di awal sekolah, agar tidak membebani siswa saat tamat nanti. “Uangnya juga diberikan langsung kepada pengurus OSIS,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Padang, Nur Amin menegaskan, adanya pungutan beragam tersebut, juga didasari adanya perbedaan standar pendidikan masing-masing sekolah, yang berimbas kepada operasional sekolah. “Untuk Sekolah Standar Internasional (SSI) seperti SMA 1, SMA 10, dan SMA 2. Kebutuhan dan program sekolahnya pun disesuaikan, jadi wajar kalau dibutuhkan anggaran lebih besar,” ulasnya.

Begitu juga dengan sekolah standar nasional, yaitu SMA 4, SMA 6, SMA 9, dan SMA 3, yang juga harus mempersiapkan sistem pendidikan yang sesuai dengan standar nasional. “Sebenarnya jika dibandingkan daerah lain, Padang jauh tertinggal, dan untuk mengejar ketertinggalan tersebut, kita membutuhkan persiapan termasuk anggaran yang memadai,” ujar Nur Amin.

Ketua BAKo Sumbar Charkes Simabura menyebutkan, jika memang kondisinya seperti itu, maka harus ada ketegasan lebih lanjut tentang transparansi pembiayaan tiap sekolah sehingga tidak ada asumsi negatif terhadap pungutan yang dilakukan sekolah. “Kita tidak ingin hak mengecap pendidikan bagi siswa terampas hanya gara-gara biaya,” tegasnya.

Ketua Komisi D DPRd Kota Padang Syahbuddinpun berharap, temuan BAKO bisa menjadi referensi bagi pihak sekolah untuk lebih berpihak kepada masyarakat, dan memberikan yang terbaik kepada siswa, baik yang mamou maupun yang tidak mampu. (rahmi amalia)

Sumber : Padang Ekspres, Sabtu/19 Juli 2008