Telatnya Perubahan APBD Disesali

BAGIKAN:

facebook twitter pinterest line whatapps telegram

Oleh wirnadianhar
Selasa, 23 September 2008 04:44:11 Klik: 2260
Telatnya Perubahan APBD Disesali
Klik untuk melihat foto lainnya...

Tertundanya penetapan Perubahan APBD 2008 disesalkan Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPRD Padang Ir Yultekhnil MM. Menurutnya, akan banyak konsekwensi yang akan terjadi dengan keterlambatan itu. Selain mempengaruhi proses APBD 2009, berbagai kegiatan fisik juga akan mengalami gangguan. Bahkan, dia memperkirakan, akan banyak dana bersisa di tahun ini. “Belajar dari tahun lalu, kita memiliki sisa anggaran Rp 100 miliar lebih. Padahal, pengesahan perubahan APBD 2007 sudah sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006, yang mengatur pengesahan perubahan APBD paling lambat akhir September,” ujar Yultekhnil di gedung dewan, Senin (22/9).

“Apalagi sekarang, kemungkinan perubahan APBD 2008 disahkan akhir Oktober. Karena pemeriksaan keuangan BPK belum ada. Tentu akan banyak pekerjaan yang tidak selesai.” Untuk menyiasati itu, F-PD, katanya akan lebih selektif memilih program yang akan disetujui pada perubahan APBD. Karena, sisa waktu untuk melaksanakan berbagai kegiatan itu hanya dua bulan saja yaitu November dan Desember.

“Tidak mungkin rasanya, mengerjakan sebuah proyek fisik dalam waktu 2 bulan saja. Padahal, untuk proses tender saja menghabiskan waktu sampai 45 hari,” pungkasnya. Yultekhnil lebih sepakat, kalau perubahan anggaran kali ini hanya dimaksimalkan untuk program-program peningkatan anggaran saja, atau tidak untuk pengerjaan fisik. “Daripada dipaksakan dan SKPD kita akan bersentuhan dengan proses hukum nantinya, sebaiknya tidak sama sekali.

Program-program fisik harus dipilah hanya yang dapat dilaksakan dalam waktu singkat saja,” lanjutnya. Senada, Ketua F-PAN Irdamsyah Nazar juga menyebutkan hal yang sama. Menurutnya, keterlambatan perubahan APBD itu akan merugikan masyarakat banyak. Karena, akan banyak program fisik yang tidak dapat dilaksanakan. Menurut Irdamsyah, F PAN juga akan memilah-milah program yang tidak akan menjebak SKPD terlambat menyelesaikan pekerjaan.

“Menyalahkan eksekutif sepenuhnya juga tidak bijak. Saya rasa, BPK (badan pemeriksa keuangan) juga harus dipertanyakan. Mengapa sampai hari ini, hasil pemeriksaan keuangan belum juga selesai,” lanjut Anggota dewan Dapi IV ini. “Ini adalah kesalahan semua pihak dan harus diselesaikan bersama-sama.” (rvi)

Sumber : Pos Metro edisi Selasa / 23 September 2008

 
Berita Berita Terkini Lainnya