DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi didampingi Wali Kota Padangpanjang Suir Syam (kanan) menjelaskan maket SMA bertaraf Internasional Padangpanjang di hadapan Mendiknas RI Bambang Sudibyo (dua kiri) di SMAN 2 Padangpanjang, kemarin. (humas pemprov/padek)

Demikian ditegaskan Mendiknas saat peresmian pembangunan rehab sarana pendidikan pascagempa di SMA 2 Padangpanjang, Selasa (23/9). ”Seandainya, pihak sekolah masih tetap juga melakukan biaya pungutan untuk kelanjutan pembangunan sekolah, harusnya hal itu bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar. Kalau warga di sekitar, warga miskin, ya sumbangan atau pungutannya juga harus kecil,” ujar Bambang Sudibyo. 

Sebanyak 89 sekolah yang rusak akibat gempa 6 Maret 2006 dan 16 sekolah pada gempa 13-14 September 2007 selesai diperbaiki. Tak kurang dari Rp40,15 miliar dana dihabiskan untuk renovasi sarana dan prasarana pendidikan tersebut. Dana berasal dari anggaran Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), APBD Provinsi, kabupaten dan kota serta sumbangan berbagai donatur.

Ke-89 sekolah tersebut dijelaskan Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi tersebar di beberapa kabupaten yang menderita kerusakan akibat guncangan gempa tersebut. Selain di Padangpanjang, juga sekolah di Kabupaten Tanahdatar, Padangpariaman, Agam, Solok, Kota Solok dan Kota Bukittingi. Seluruh sekolah yang telah direnovasi tersebut, menurut Gamawan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Penyaluran bantuan dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Yakni dengan cara subsidi langsung (block grant) ke rekening sekolah. Mekanisme dan prosedur pekerjaannya dilaksanakan secara swakelola dengan memberdayakan masyarakat sekitar sekolah. ”Alhamdulillah, pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik sehingga dapat dipergunakan kembali,” jelas Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi.

Adapun jumlah lokal yang direnovasi pada 89 sekolah tersebut berjumlah sebanyak 893 lokal. Perinciannya 2 lokal tingkat TK, 569 SD/MI, 150 MTs/SMP dan 172 SMA/MA. Perbaikan ini menurut Gamawan terus mengintensifkan akses pendidikan di Sumbar. Walaupun terjadi peningkatan ruangan kelas dan pertambahan sekolah, ditekankan Gamawan, Sumbar perlu melakukan pembenahan yang mengarah kualitas.

Mendiknas Bambang Sudibyo yang sengaja datang untuk menandatangani prasasti pembangunan sekolah tersebut mengatakan secara umum, kualitas kondisi fisik sekolah bisa dikategorikan sama atau malah lebih diatas rata-rata kualitas nasional. Walaupun secara kuantitas belum menjamin akses pendidikan.

“Dengan demikian, kelangsungan wajib belajar (wajar) 9 tahun di Sumbar akan cepat terealisasi. Apalagi beberapa kabupaten dan kota telah merancang program wajar 12 tahun,” ungkapnya. Agar tidak ada ketakutan dan kecemasan masyarakat tentang dana

Tingkatkan Partisipasi Belajar

Gamawan berharap, capaian angka partisipasi pendidikan dasar Sumbar tahun 2008/09 mampu memberikan kontribusi capaian APK SMP/MTs/Paket B Nasional sebesar 95 persen. Hingga saat ini, menurut Gamawan masih ada daerah yang APM SD/MI/Paket A-nya di bawah rata-rata provinsi, yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan APM 90,11 persen.

Melihat kondisi tersebut, Bambang yakin Sumbar tidak salah memilih pembangunan sektor pendidikan sebagai prioritas utama.(dy)

Sumber : Padang Ekspres edisi Rabu / 24 September 2008