Login
Username:

Password:

  Registrasi?
Selamat Datang Tamu!
Guest(s)online: 3

No Members are currently logged in.
Pengaduan B O S


Saran, Kritik dan Pengaduan masalah Bantuan Operasional Sekolah [ KLIK DISINI ]
Arsip Berita
September 2007
Oktober 2007
Nopember 2007
Februari 2008 35 
Maret 2008 55 
April 2008 46 
Mei 2008 44 
Juni 2008 50 
Juli 2008 49 
Agustus 2008 49 
September 2008 53 
Oktober 2008 25 
Nopember 2008 74 
Desember 2008 62 
Januari 2009 46 
Februari 2009 15 
Maret 2009
April 2009
Mei 2009 11 
Juni 2009
Oktober 2009
Nopember 2009
Desember 2009
Januari 2010
Februari 2010 14 
Maret 2010
April 2010
Mei 2010
Juni 2010
Juli 2010
Agustus 2010
September 2010
Nopember 2010
Desember 2010
Februari 2011
Maret 2011
April 2011
Juni 2011
Juli 2011
Agustus 2011
September 2011
Oktober 2011
Nopember 2011 12 
Desember 2011 17 
Januari 2012
Februari 2012
Maret 2012
April 2012
Mei 2012 12 
Juni 2012 10 
Juli 2012
Agustus 2012
September 2012
Oktober 2012 12 
Nopember 2012 18 
Desember 2012
Januari 2013 11 
Februari 2013
Maret 2013
April 2013
Mei 2013 20 
Juni 2013
Juli 2013 16 
Agustus 2013
September 2013 13 
Oktober 2013
Nopember 2013 12 
Desember 2013
Januari 2014
Februari 2014
Maret 2014 12 
April 2014 11 
Mei 2014 12 
Juni 2014 15 
Juli 2014
Agustus 2014
September 2014
Oktober 2014
Nopember 2014
Desember 2014
Januari 2015
Februari 2015
Maret 2015
April 2015
Mei 2015 10 
Juni 2015 10 
Juli 2015
Agustus 2015 13 
September 2015 17 
Oktober 2015 14 
Nopember 2015 28 
Desember 2015 17 
Januari 2016 10 
Februari 2016 10 
Maret 2016 15 
April 2016 11 
Mei 2016 14 
Juni 2016 15 
Juli 2016 14 
Agustus 2016 11 
September 2016 10 
Oktober 2016
Nopember 2016 13 
Desember 2016 11 
Januari 2017
Februari 2017
Maret 2017
April 2017
Mei 2017
Juni 2017
Juli 2017
Agustus 2017
September 2017
Oktober 2017
Desember 2017
Januari 2018
Februari 2018
Maret 2018
April 2018
Mei 2018
Juni 2018
Juli 2018
Agustus 2018
September 2018
Desember 2018
Januari 2019
Februari 2019
April 2019
Juni 2019
Juli 2019

BHP untuk Sekolah Terakreditasi

Oleh arif
Selasa, 30 Desember 2008 05:08:54 Klik: 2289 Cetak: 615 Kirim-kirim Print version download versi msword
Klik untuk melihat foto lainnya...

Badan Hukum Pendidikan (BHP) hanya akan diterapkan pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang sudah berakreditasi. dan sekolah berstandar internasional (SBI). "Tidak semua sekolah dasar dan menengah di-BHP-kan. Kalau sudah berakreditasi A, ya segera di-BHP," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Mansyur Ramly kepada Suara Pembaruan, Senin (15/12) lalu.

Dia mengatakan, tidak serta-merta setiap satuan pendidikan dasar dan menengah langsung berubah ke BHP. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. "SBI pun harus berstatus BHP," katanya.

Untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang belum memenuhi standar pendidikan nasional, pemerintah akan meningkatkan mutunya. Dalam BHP satuan pendidikan dasar dan menengah, pemerintah daerah akan menjadi organ representasi pemangku kepentingan. "Untuk pendanaan, tidak ada masalah. Karena baik pemerintah dan pemerintah daerah tetap bertanggung jawab," katanya.

Mengenai satuan pendidikan dasar dan menengah yang sudah menerapkan otonomi yang disebut manajemen berbasis sekolah (MBS), Mansyur menerangkan, BHP merupakan penegasan terhadap otonomi. "Dengan BHP, satuan pendidikan dasar dan menengah bisa menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sekolah di luar negeri, tanpa dicampuri pemerintah," katanya.

Pemerintah, katanya, tidak akan mengurangi tanggung jawab pemerintah terhadap pendanaan pendidikan. Menurutnya, sesuai amanat konstitusi, pendanaan pendidikan kelak tetap menempatkan pemerintah sebagai pelaku utama. Pelaku kedua adalah masyarakat. Namun, kata "masyarakat" lebih menjurus dunia usaha, bukan orangtua peserta didik. Pelaku ketiga, bisa berupa lembaga-lembaga asing yang terpanggil berkontribusi. Pelaku keempat, barulah peserta didik. Tapi, itu merupakan jalan terakhir.

Dalam RUU BHP Pasal 8 Ayat (1) menyatakan, satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah didirikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dan telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan berakreditasi A berbentuk BHP. Pada Ayat (3) dinyatakan bahwa yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi diakui sebagai BHP penyelenggara.

Artinya, kata Mansyur, satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikelola oleh yayasan, sudah diakui sebagai BHP Penyelenggara. "Namun, sama saja, kalau belum memenuhi standar nasional pendidikan, ya belum di-BHP-kan. Sampai standarnya bagus," katanya.

Sementara itu, Pakar Hukum Perdata dari Universitas Katolik Parahyangan Johanes Gunawan, mengatakan, BHP di satuan pendidikan dasar dan menengah akan memampukan sekolah tersebut menjalin kerja sama dengan pihak luar untuk meningkatkan kualitas.

Sumber: diknas.go.id
Pusat Informasi Departemen Pendidikan Nasional ( Depdiknas)

 
Berita Berita Populer Lainnya
. Surat Edaran Dinas Pendidikan tentang Jadwal Ujian SD dan SMP
. Undangan Penulisan Naskah Soal SD dan SMP
. Undangan Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SD dan SMP tentang Standar Penilaian
. Undangan Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SMP tentang Standar Proses
. Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 untuk guru SD dan SMP Angkatan II
. Undangan Bimtek Tim Pengembang Kurikulum Sekolah SMP Tahun 2018
. Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 untuk guru SD dan SMP Angkatan I (revisi)
. Undangan Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SMP tentang Standar Proses Angkatan I
. Undangan Bimtek Pendalaman Materi Mata Pelajaran SD dan SMP untuk SD Angkatan V
. Undangan Bimtek Pendalaman Materi Mata Pelajaran SD dan SMP Angkatan III dan IV