Dana BOS SMP Cair Februari

Oleh arif
Rabu, 28 Januari 2009 04:41:05 Klik: 5470 Cetak: 709 Kirim-kirim Print version download versi msword
Klik untuk melihat foto lainnya...

Dana Termasuk untuk Pembelian Buku

Biaya operasional sekolah untuk sekolah menengah pertama akan cair Februari ini. Dana yang akan dicairkan itu termasuk di dalamnya untuk pembelian buku pelajaran sekolah.

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Departemen Pendidikan Nasional Didik Suharyadi mengatakan, Selasa (27/1), agar biaya operasional sekolah (BOS) dapat diterima lebih cepat oleh sekolah dan tidak terjadi keterlambatan seperti pada kasus-kasus sebelumnya, pihaknya telah menulis surat kepada pemerintah daerah agar jalur birokrasi yang terlampau panjang bisa dipotong.

”Keterlambatan umumnya terjadi karena proses penetapan di provinsi, terutama jika terjadi perubahan personel birokrasi,” ujarnya. Dia juga mengerahkan tim ke provinsi untuk mendesak agar pemerintah provinsi se- gera menyalurkan dana tersebut.

BOS untuk SD dan SMP tahun 2009 ini dibedakan berdasarkan lokasi sekolah di kabupaten atau kota. BOS untuk siswa SD di kota diberikan Rp 400.000 per siswa setiap tahun, sedangkan SD di kabupaten Rp 397.000 setiap siswa per tahun.

BOS untuk SMP di kota tahun ini besarnya Rp 575.000 per siswa setiap tahun dan SMP di kabupaten Rp 570.000 setiap siswa per tahun. Dana itu termasuk untuk membeli dua buah buku pelajaran per siswa SMP. Buku yang harus dibeli tersebut merupakan buku versi murah atau telah dibeli hak ciptanya oleh pemerintah.

Daerah berikan subsidi

Didik mengatakan, agar dapat menggratiskan siswa SMP, pemerintah daerah harus ikut memberikan tambahan subsidi kepada sekolah. Hanya, belum semua pemerintah daerah memberikan tambahan BOS kepada sekolah. Alasannya, keterbatasan anggaran.

”Ada juga yang menganggap dana BOS dari pemerintah pusat sudah memadai. Pada akhirnya, hanya BOS pemerintah pusat yang menjadi andalan sekolah-sekolah,” kata Didik.

Baru segelintir daerah yang telah membebaskan pendidikan dasar dan menengahnya dari uang sekolah, antara lain Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Musi Banyuasin.

Dia juga mengatakan, terdapat kekhawatiran di kalangan pemerintah daerah untuk memberikan tambahan BOS yang penyalurannya berupa uang tunai ke sekolah.

Mereka khawatir nantinya melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. ”Sebagian daerah kemudian memutuskan memberikan bantuan operasional berupa barang ke sekolah,” ujar Didik.

Pengawasan

Manajer Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch Ade Irawan mengatakan, cara paling efektif agar BOS penggunaannya efektif dan tidak menyimpang, sekolah harus membuat anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) yang benar.

”Sering terjadi, APBS hanya seperti jurnal keuangan, catatan uang masuk-keluar. Fungsi APBS sebagai bagian dari wadah penampung aspirasi warga sekolah tidak ada,” ujarnya.

APBS seharusnya tidak bicara uang, tetapi berbicara mengenai program sekolah, pembiayaannya, dan sumber dana. Pembicaraan itu antara melibatkan pemangku kepentingan dan pengelola sekolah.

”Jika APBS disusun dengan benar, pemangku kepentingan akan mudah mengontrol dan risiko penyimpangan berkurang,” ujarnya. Tanpa proses APBS yang benar, akan sulit melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana BOS.

Sumber: kompas.com/(INE)
Edisi: Rabu, 28 Januari 2009

 
Berita B O S Lainnya
. Undangan Rapat BOS
. SURAT EDARAN PENYEDIAAN BUKU
. Undangan Pelatihan Pengelolaan BOS SMP
. Permintaan Data Siswa
. Pemasangan Jaringan Internet
. Permen No.60 Tahun 2011
. Tahapan Untuk Pencairan Dana BOS Triwulan IV Tahun 2012
. 3 Siswa Terbaik SMK Negeri 9 Padang Ikuti Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Provinsi Sumatera Barat
. Rp 1 Triliun untuk 9 Juta Siswa SMA/SMK
. 5 Fakta-Fakta Penyelewangan Dana BOS, Ironi “Sekolah Gratis”