Login
Username:

Password:

  Registrasi?
Selamat Datang Tamu!
Guest(s)online: 1

No Members are currently logged in.
Pengaduan B O S


Saran, Kritik dan Pengaduan masalah Bantuan Operasional Sekolah [ KLIK DISINI ]
Arsip Berita
September 2007
Oktober 2007
Nopember 2007
Februari 2008 35 
Maret 2008 55 
April 2008 46 
Mei 2008 44 
Juni 2008 50 
Juli 2008 49 
Agustus 2008 49 
September 2008 53 
Oktober 2008 25 
Nopember 2008 74 
Desember 2008 62 
Januari 2009 46 
Februari 2009 15 
Maret 2009
April 2009
Mei 2009 11 
Juni 2009
Oktober 2009
Nopember 2009
Desember 2009
Januari 2010
Februari 2010 14 
Maret 2010
April 2010
Mei 2010
Juni 2010
Juli 2010
Agustus 2010
September 2010
Nopember 2010
Desember 2010
Februari 2011
Maret 2011
April 2011
Juni 2011
Juli 2011
Agustus 2011
September 2011
Oktober 2011
Nopember 2011 12 
Desember 2011 17 
Januari 2012
Februari 2012
Maret 2012
April 2012
Mei 2012 12 
Juni 2012 10 
Juli 2012
Agustus 2012
September 2012
Oktober 2012 12 
Nopember 2012 18 
Desember 2012
Januari 2013 11 
Februari 2013
Maret 2013
April 2013
Mei 2013 20 
Juni 2013
Juli 2013 16 
Agustus 2013
September 2013 13 
Oktober 2013
Nopember 2013 12 
Desember 2013
Januari 2014
Februari 2014
Maret 2014 12 
April 2014 11 
Mei 2014 12 
Juni 2014 15 
Juli 2014
Agustus 2014
September 2014
Oktober 2014
Nopember 2014
Desember 2014
Januari 2015
Februari 2015
Maret 2015
April 2015
Mei 2015 10 
Juni 2015 10 
Juli 2015
Agustus 2015 13 
September 2015 17 
Oktober 2015 14 
Nopember 2015 28 
Desember 2015 17 
Januari 2016 10 
Februari 2016 10 
Maret 2016 15 
April 2016 11 
Mei 2016 14 
Juni 2016 15 
Juli 2016 14 
Agustus 2016 11 
September 2016 10 
Oktober 2016
Nopember 2016 13 
Desember 2016 11 
Januari 2017
Februari 2017
Maret 2017
April 2017
Mei 2017
Juni 2017
Juli 2017
Agustus 2017
September 2017
Oktober 2017
Desember 2017
Januari 2018
Februari 2018
Maret 2018
April 2018
Mei 2018
Juni 2018
Juli 2018
Agustus 2018
September 2018
Desember 2018
Januari 2019
Februari 2019
April 2019
Juni 2019
Juli 2019

DPRD Ancam Coret Anggaran, Syahbuddin: Pengentasan Keluarga Miskin Harus Optimal

Oleh wirnadianhar
Kamis, 31 Juli 2008 06:02:51 Klik: 1948 Cetak: 534 Kirim-kirim Print version download versi msword
Klik untuk melihat foto lainnya...

Pengentasan keluarga miskin di Kota Padang harus tetap menjadi fokus perhatian Pemko Padang. Saat ini, puluhan program untuk menekan angka kemiskinan menjadi 5 persen per tahun telah disebar ke 13 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Apabila target tersebut tidak tercapai, DPRD Padang mengancam akan mencoret anggaran sebagai imbas dari kinerja SKPD yang tak optimal.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi D DPRD Kota Padang Syahbuddin didampingi anggota Komisi D Daharuddin, usai rapat kerja dengan 13 SKPD Pemko Padang, di DPRD Padang, kemarin. Pertemuan dilakukan sebagai evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Padang, pada semester I tahun 2008.

Syahbuddin mengatakan, dengan total anggaran Rp62 miliar yang tersebar pada masing-masing SKPD, maka setiap SKPD memiliki tanggung jawab moral menuntaskan seluruh programnya. “Tiap SKPD punya target memperbaiki taraf hidup keluarga miskin. Jadi, harus dioptimalkan. DPRD akan terus mengawasi realisasi program tersebut,” tegasnya.

Hal itu merupakan rentetan tugas DPRD yang pada tahun 2007 lalu yang luput dilakukan. Akibat ketiadaan data yang akurat dari Pemko, serta tidak optimalnya koordinasi antarkedua lembaga tersebut. “Kita berharap, tahun ini  target pengentasan keluarga miskin 20 ribu KK bisa tuntas dilakukan Pemko. Jika tidak, bisa jadi akan ada sanksi,” tandas kader PBB ini.

Sangsi tersebut, kata Syahbuddin bisa berupa sanksi administratif dari pimpinan daerah atau wali kota, serta tidak tertutup kemungkinan sanksi pencoretan anggaran pada SKPD yang tidak memenuhi target itu. “Kita harus bertegas-tegas, karena pengentasan warga miskin merupakan program prioritas Pemko Padang,” lanjutnya.

Kepala Bappeda Kota Padang Emzalmi menjelaskan, secara nasional program penanggulangan kemiskinan merupakan program prioritas, sehingga sudah jelas akan menjadi prioritas pula di tingkat kabupaten dan kota se-Indonesia. Namun, Emzalmi menyebutkan jumlah anggaran Rp62 miliar masih belum memadai, karena secara nasional anggaran yang disiapkan mencapai 20 persen dari total APBD. “Secara nasional, Rumah Tangga Miskin (RTM) ditargetkan turun 15 persen pada tahun 2015. Dan, untuk Kota Padang juga ditargetkan demikian, yaitu dari segi jumlah berkurang dari 38.099 RTM menjadi 19.000 RTM di tahun 2015 mendatang. Paling kurang, tiap tahunnya kita bisa menekan jumlah RTM sebesar 5 persen,” ulasnya.

Tentang adanya kemungkinan pencoretan anggaran, Emzalmi menilai hal tersebut tak perlu. Pasalnya, pengawasan sudah dilakukan, ditambah dengan adanya kejelasan dari SKPD terkait soal tidak tercapainya target.
Emzalmi juga menyebutkan, Pemko telah membentuk tim pengawas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang diketuai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Hariadi Dahlan.

“Tim pengawas inilah yang mengevaluasi kerja tiap SKPD setiap bulannya. Jadi kita tetap optimistis target penanggulangan kemiskinan bisa tercapai,” jelas Emzalmi. Hal tersebut, katanya lagi, juga di dukung dengan pendataan ulang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, yang akan dilakukan September mendatang. (li)

Sumber : Padang Ekspres edisi Kamis/31 Juli 2008

 
Berita Berita Terkini Lainnya
. PENGUMUMAN PEMENUHAN DAYA TAMPUNG PPDB SMP NEGERI KOTA PADANG TAHUN PELAJARAN 2019
. Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020
. Surat Edaran Dinas Pendidikan tentang Jadwal Ujian SD dan SMP
. Undangan Penulisan Naskah Soal SD dan SMP
. Undangan Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SD dan SMP tentang Standar Penilaian
. Undangan Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SMP tentang Standar Proses
. Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 untuk guru SD dan SMP Angkatan II
. Undangan Bimtek Tim Pengembang Kurikulum Sekolah SMP Tahun 2018
. Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 untuk guru SD dan SMP Angkatan I (revisi)
. Undangan Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SMP tentang Standar Proses Angkatan I