Anggaran Pendidikan Tak Jelas

Oleh wirnadianhar
Kamis, 28 Agustus 2008 06:10:36 Klik: 1687 Cetak: 804 Kirim-kirim Print version download versi msword
Klik untuk melihat foto lainnya...

Ketua DPRD Kota Padang Hadison mengaku pesimistis, penerapan anggaran bagi program pendidikan sebesar 20 persen bisa terlaksana di Kota Padang. Pasalnya, Kota Padang sudah mengalokasikan 33 persen APBD untuk pendidikan sesuai UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

“Harus diperjelas, dari mana perhitungan 20 persennya. Karena APBD 2008, gaji guru di Kota Padang saja berkisar Rp337 miliar, sedangkan untuk biaya program pendidikan Rp41 miliar saja dari total APBD Rp1 triliun,” ungkap Hadison, di ruangannya, Senin (25/8).

Pertimbangan tersebut, dibeberkan Hadison mengingat pembahasan APBD 2009 bakal dimulai. Hadison juga menyebutkan, sebelum membahas APBD 2009, Pemko Padang dan DPRD harus membicarakan tentang hal ini lebih dulu. “Apakah gaji guru kita masukkan yang 20 persen atau tidak? Atau 20 persen itu dihitung setelah dikeluarkan biaya belanja pegawai termasuk guru,” lanjutnya.

Kader PKS yang baru mengikuti lokakarka APBN 2009 di Jakarta pekan lalu itu berpendapat, sebaiknya 20 persen anggaran pendidikan itu dihitung setelah mengeluarkan biaya pegawai. Jika diasumsikan APBD 2009, sebesar Rp1 trilun dan gaji pegawai Rp552 miliar, sisanya adalah Rp448 miliar. ”Nah, 20 persen dari sisa itulah yang kita masukkan sebagai anggaran pendidikan, sekitar Rp 90 miliar atau 2 kali lipat dari anggaran sekarang,” tegas Hadison.

Anggota DPRD daerah pemilihan (Dapil) III Pauh dan Kuranji itu memperbandingkan, penerapan anggaran 20 persen berjumlah Rp224 triliun dari Rp1.224,5 trilun total APBN. Dana 20 persen itu dibagi atas Dana Alokasi Umum (termasuk gaji guru) Rp90,9 triliun, DAK Rp8 triliun, otonomi daerah pendidikan Rp1,8 triliun, Pendapatan Bagi Hasil (PBH) Rp1 triliun dan alokasi program pendidikan Rp123,2 triliun.

“Disinilah dilemanya. Di pusat (APBN) 20 persen anggaran pendidikan itu mencakup gaji dan berbagai macam beban pendidikan lain. Kalau di Padang, itu tidak mungkin dilakukan. Karena saat itu saja, anggaran biaya pendidikan sudah melebihi 30 persen,” ucapnya. Jadi, lanjut Hadison, jika Kota Padang ingin membangun dunia pendidikan, kita memang harus alokasikan dana maksimal. (rahmi amalia)

Sumber : Padang Ekspres, edisi Selasa / 20 Agustus 2008

 
Berita Berita Terkini Lainnya
. PENGUMPULAN KARTU KELUARGA (KK) KELAS VI SEKOLAH DASAR
. PENGUMUMAN PEMENUHAN DAYA TAMPUNG PPDB SMP NEGERI KOTA PADANG TAHUN PELAJARAN 2019
. Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020
. Surat Edaran Dinas Pendidikan tentang Jadwal Ujian SD dan SMP
. Undangan Penulisan Naskah Soal SD dan SMP
. Undangan Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SD dan SMP tentang Standar Penilaian
. Undangan Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SMP tentang Standar Proses
. Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 untuk guru SD dan SMP Angkatan II
. Undangan Bimtek Tim Pengembang Kurikulum Sekolah SMP Tahun 2018
. Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 untuk guru SD dan SMP Angkatan I (revisi)