Presiden Didesak Tandatangani RPP Guru

Oleh arif
Selasa, 25 Nopember 2008 06:13:06 Klik: 2233 Cetak: 755 Kirim-kirim Print version download versi msword
Klik untuk melihat foto lainnya...
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak segera menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Guru sebelum puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) pada 2 Desember 2008.

Pasalnya, jika RPP Guru yang sudah terlambat 18 bulan itu, belum ditandatangani hingga 2 Desember mendatang, dikhawatirkan akan terjadi reaksi spontanitas dari para guru yang ada di daerah Indonesia, untuk melakukan aksi mogok mengajar.

"Jika ini terjadi, maka akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan SBY, karena para guru sudah beberapa kali ditipu oleh pemerintah. Padahal, dalam PP Guru itu mengandung hal yang substantif dan penjabaran dari UU Guru dan Dosen," kata Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo kepada pers jelang HGN yang jatuh pada hari ini, di Kantor PGRI, Tanah Abang, Jakarta, Senin (24/11).

Hal itu juga, kata Sulistiyo, akan membawa preseden buruk bagi Presiden SBY dan pemerintahannya, terutama menjelang Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden pada 2009 mendatang. "Saya sebagai Ketua Umum PGRI tidak akan mengarahkan sikap politik para guru, karena para guru pun tanpa dikomando, akan memiliki sikap dan pilihan politik sendiri, berdasarkan hati nurani mereka masing-masing," ujarnya.

Menurut Sulistiyo, urgensinya PP Guru untuk segera disahkan, karena selain menjadi dasar implementasi UU Guru dan Dosen, juga menjadi pondasi agar kesejahteraan dan profesionalisme guru berjalan seiring pada tahun-tahun mendatang. "Karena itu, saya tadi pagi, sudah menghubungi Mendiknas, kata Mendiknas sudah di-paraf, dan kini ditangan Sekneg," jelas Sulistiyo.

Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Suparman berbeda pendapat. Pihaknya justru meminta agar RPP Guru dilakukan revisi terlebih dahulu, karena masih belum menjamin kesejahteraan guru-guru swasta.

"Dalam RPP Guru itu, pasal-pasalnya masih belum memuat tingkat kesejahteraan guru-guru swasta, terutama terkait dengan tunjangan fungsional dan jaminan sosial bagi guru swasta," ujar Suparman.

Menanggapi hal itu, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas Baedhowi yang dihubungi Media Indonesia membenarkan RPP Guru telah ditandatangani oleh Mendiknas. "Sekarang, sudah ada di Sekneg. Ya, kami optimis, mudah-mudahan RPP Guru itu segera ditandatangani oleh Presiden," kata Baedhowi. (***)
 
Sumber: media-indonesia.com/ (Dik/OL-06)
Edisi: Senin, 24 November 2008 
 
Berita Berita Terkini Lainnya
. PENGUMPULAN KARTU KELUARGA (KK) KELAS VI SEKOLAH DASAR
. PENGUMUMAN PEMENUHAN DAYA TAMPUNG PPDB SMP NEGERI KOTA PADANG TAHUN PELAJARAN 2019
. Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020
. Surat Edaran Dinas Pendidikan tentang Jadwal Ujian SD dan SMP
. Undangan Penulisan Naskah Soal SD dan SMP
. Undangan Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SD dan SMP tentang Standar Penilaian
. Undangan Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SMP tentang Standar Proses
. Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 untuk guru SD dan SMP Angkatan II
. Undangan Bimtek Tim Pengembang Kurikulum Sekolah SMP Tahun 2018
. Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 untuk guru SD dan SMP Angkatan I (revisi)