Login
Username:

Password:

  Registrasi?
Selamat Datang Tamu!
Guest(s)online: 2

No Members are currently logged in.
Pengaduan B O S


Saran, Kritik dan Pengaduan masalah Bantuan Operasional Sekolah [ KLIK DISINI ]
Arsip Berita
September 2007
Oktober 2007
Nopember 2007
Februari 2008 35 
Maret 2008 55 
April 2008 46 
Mei 2008 44 
Juni 2008 50 
Juli 2008 49 
Agustus 2008 49 
September 2008 53 
Oktober 2008 25 
Nopember 2008 74 
Desember 2008 62 
Januari 2009 46 
Februari 2009 15 
Maret 2009
April 2009
Mei 2009 11 
Juni 2009
Oktober 2009
Nopember 2009
Desember 2009
Januari 2010
Februari 2010 14 
Maret 2010
April 2010
Mei 2010
Juni 2010
Juli 2010
Agustus 2010
September 2010
Nopember 2010
Desember 2010
Februari 2011
Maret 2011
April 2011
Juni 2011
Juli 2011
Agustus 2011
September 2011
Oktober 2011
Nopember 2011 12 
Desember 2011 17 
Januari 2012
Februari 2012
Maret 2012
April 2012
Mei 2012 12 
Juni 2012 10 
Juli 2012
Agustus 2012
September 2012
Oktober 2012 12 
Nopember 2012 18 
Desember 2012
Januari 2013 11 
Februari 2013
Maret 2013
April 2013
Mei 2013 20 
Juni 2013
Juli 2013 16 
Agustus 2013
September 2013 13 
Oktober 2013
Nopember 2013 12 
Desember 2013
Januari 2014
Februari 2014
Maret 2014 12 
April 2014 11 
Mei 2014 12 
Juni 2014 15 
Juli 2014
Agustus 2014
September 2014
Oktober 2014
Nopember 2014
Desember 2014
Januari 2015
Februari 2015
Maret 2015
April 2015
Mei 2015 10 
Juni 2015 10 
Juli 2015
Agustus 2015 13 
September 2015 17 
Oktober 2015 14 
Nopember 2015 28 
Desember 2015 17 
Januari 2016 10 
Februari 2016 10 
Maret 2016 15 
April 2016 11 
Mei 2016 14 
Juni 2016 15 
Juli 2016 14 
Agustus 2016 11 
September 2016 10 
Oktober 2016
Nopember 2016 13 
Desember 2016 11 
Januari 2017
Februari 2017
Maret 2017
April 2017
Mei 2017
Juni 2017
Juli 2017
Agustus 2017
September 2017
Oktober 2017
Desember 2017
Januari 2018
Februari 2018
Maret 2018
April 2018
Mei 2018
Juni 2018
Juli 2018
Agustus 2018
September 2018
Desember 2018
Januari 2019
Februari 2019
April 2019
Juni 2019
Juli 2019

Menakar Penghargaan Masyarakat terhadap Profesi Guru

Oleh arif
Sabtu, 27 Desember 2008 04:52:56 Klik: 3749 Cetak: 620 Kirim-kirim Print version download versi msword
Klik untuk melihat foto lainnya...
Jajak Pendapat "Kompas"
 
Profesi guru secara perlahan tampak ”naik daun”. Meski terseok-seok, semenjak terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta munculnya sejumlah kebijakan yang propendidikan, guru dan profesi guru kian memperoleh perhatian memadai.

Hasil jajak pendapat Kompas, 19-20 November 2008, memperlihatkan, bagian terbesar responden (29,5 persen) secara mengejutkan menempatkan profesi guru sebagai pilihan pertama profesi yang dicita-citakan. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan cita-cita untuk menjadi dokter atau bidan yang menempati tempat favorit kedua.

Dilihat dalam kategori jenis kelamin, perempuan tampak lebih berminat bekerja dalam profesi pendidik ini ketimbang laki- laki. Proporsi responden perempuan yang berminat menjadi guru dua kali lipat lebih besar daripada pria.

Namun, ada yang berbeda dari alasan yang dikemukakan. Berlainan dengan asumsi umum bahwa mencari pekerjaan didorong karena motivasi mencari penghasilan, responden yang bercita-cita menjadi guru ternyata lebih banyak didasari alasan nonmateri.

Kebanyakan responden mengaku minatnya menjadi guru karena menyukai keilmuan yang dipelajari, status yang diperoleh, dan aspek empati lainnya. Hanya 3,3 persen saja responden yang bercita-cita menjadi guru karena faktor gaji dan penghasilan.

Kondisi tersebut cukup istimewa jika mengingat kondisi sulitnya mencari pekerjaan, tetapi sekaligus menyiratkan pesan, profesi guru sebetulnya tetap menarik minat pencari kerja.

Profesionalisme guru

Kemunculan Undang-Undang Guru dan Dosen pada intinya didorong oleh semangat untuk lebih menghargai profesi tenaga pendidik. Untuk mengubah pandangan publik selama ini tentang profesi guru dari sebuah tugas ”pengabdian” menjadi sosok pekerjaan profesional, Undang-Undang Guru dan Dosen memberi kesempatan seluruh tenaga pendidik meningkatkan kompetensi melalui program sertifikasi.

Dengan pendekatan demikian, selain gaji dan pemberian tunjangan fungsional, kini guru yang mampu membuktikan kompetensinya akan mendapat imbalan khusus berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Program ini menjadi pintu masuk penguatan aspek profesionalisme dari sebuah pekerjaan guru yang berujung pada peningkatan kesejahteraan guru.

Niat pemerintah untuk memperbaiki nasib guru melalui perbaikan undang-undang dihadapkan pada berbagai masalah teknis dan nonteknis. Masalah status guru, misalnya, tidaklah sesederhana hanya dengan membagi menjadi guru pegawai negeri sipil (PNS) atau non-PNS. Konsekuensi yang mengikuti kedua status itu sungguh berbeda, khususnya dari segi kesejahteraan yang diterima.

Masalah lain adalah program sertifikasi. Jumlah guru yang kini sudah berstatus sarjana atau D-4 lebih sedikit dibandingkan dengan guru yang belum mencapai ”pagu” pendidikan minimal untuk dapat mengikuti program tersebut. Hingga tahun 2006-2007, dari total 2,7 juta guru di seluruh Indonesia, 60 persen belum memiliki kualifikasi akademik minimal, seperti yang disyaratkan undang-undang (lihat Grafik).

Efek dari ketentuan ini semula cukup positif. Guru berbondong-bondong meneruskan pendidikan demi meraih ijazah minimal yang disyaratkan. Sayang, setelah guru bersusah payah melanjutkan pendidikan dengan menghabiskan waktu dan dana, program sertifikasi terkendala kuota tahunan.

Demikian juga bagi sejumlah guru swasta, program sertifikasi dianggap menganaktirikan mereka. Hal ini karena adanya ketentuan, yakni bagi guru yang belum berstatus karyawan tetap, meski sudah memegang ijazah D-4 atau S-1, tidak diperbolehkan mengikuti program sertifikasi. Hanya guru yang berstatus karyawan tetap saja yang dapat mengikuti sertifikasi.

Berbagai kendala yang dihadapi untuk membuktikan kompetensi guru melalui sertifikat profesi itulah yang menjadikan program ini masih seperti mimpi mengawang-awang.

Gaji guru

Terkait penghasilan guru yang minim, publik jajak pendapat juga berpendapat, angkatan ”Oemar Bakrie” ini semestinya bergaji Rp 1 juta hingga Rp 3 juta per bulan. Tingkatan penghasilan itu harus semakin tinggi sesuai jenjang pendidikan yang diajar.

Saat ini, untuk sebagian guru yang berstatus PNS, besaran penghasilan tersebut bisa dicapai. Di sebagian daerah, pemerintah setempat bahkan menyubsidi gaji guru sehingga sampai di tingkat yang cukup layak.

Sebagaimana dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sejak tahun 2006 memberikan tambahan tunjangan perbaikan penghasilan untuk guru senilai Rp 1 juta per bulan. Dengan tambahan penghasilan itu, guru yang bergaji pokok Rp 1 juta, misalnya, akan menerima gaji Rp 2,7 juta per bulan, belum termasuk berbagai tunjangan.

Namun, hal itu sulit diwujudkan untuk guru non-PNS, apalagi mereka yang non-PNS tetapi mengajar di sekolah negeri. Hingga saat ini, problem guru non-PNS (swasta) maupun guru bantu (honorer) masih berputar-putar di persoalan kemampuan anggaran, baik itu pemerintah maupun yayasan tempat para guru swasta bernaung.

Seluruh kondisi tersebut menggambarkan niat baik pemerintah saja dengan berbagai perangkat yang dimiliki ternyata belum cukup. Perlu komitmen dan konsisten sistem untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan menjadikan profesi ini memang menarik karena aspek penghargaannya pula.(***)
 

Sumber: Palupi Panca Astuti/ Litbang Kompas
Dari kompas.com
Edisi: Sabtu, 27 Desember 2008 

 
Berita Berita Terkini Lainnya
. PENGUMUMAN PEMENUHAN DAYA TAMPUNG PPDB SMP NEGERI KOTA PADANG TAHUN PELAJARAN 2019
. Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020
. Surat Edaran Dinas Pendidikan tentang Jadwal Ujian SD dan SMP
. Undangan Penulisan Naskah Soal SD dan SMP
. Undangan Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SD dan SMP tentang Standar Penilaian
. Undangan Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SMP tentang Standar Proses
. Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 untuk guru SD dan SMP Angkatan II
. Undangan Bimtek Tim Pengembang Kurikulum Sekolah SMP Tahun 2018
. Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 untuk guru SD dan SMP Angkatan I (revisi)
. Undangan Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SMP tentang Standar Proses Angkatan I