 Sebanyak 7.682 siswa di Sumbar mulai dari SD sampai SLTA tahun ajaran 2007/2008 mengalami putus sekolah. Identifikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sumbar, penyebab utama anak putus sekolah karena faktor ekonomi.
Beberapa daerah yang menjadi penyumbang angka putus sekolah tertinggi di antaranya Pasaman Barat (Pasbar) untuk tingkat pendidikan MA dan MTs, Pesisir Selatan untuk tingkat pendidikan SMP, Agam untuk tingkat pendidikan SMA, Padang untuk tingkat pendidikan SMK. Siswa yang putus sekolah sebagian besar mereka yang lagi duduk dikelas III.
Untuk menekan angka putus sekolah tersebut, Dinas Pendidikan sudah menyiapkan paket bea siswa sebesar Rp9,9 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rp9,07 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Skemanya dari APBD tiap siswa dialokasikan Rp300 ribu per tahun dan APBN sebanyak Rp576 ribu per siswa tiap tahunnya.
“Jumlah ini memang tidak akan cukup untuk membiayai semua kebutuhan pendidikan siswa tetapi minimal bisa meringankan beban mereka. Untuk mendapatkan bea siswa Dinas Pendikan kabupaten/kota bisa mengajukan usul nama-nama yang dinilai layak menerima bea siswa, “ terang Kepala Bidang SMP/SMA Dinas Pendidikan Sumbar Muliardi kepada Padang Ekspres (Group Padang-Today), Rabu (21/1).
Muliardi juga menegaskan agar penyaluran bea siswa tepat sasaran, pihaknya akan memverifikasi ke lapangan nama-nama yang diusulkan dinas kabupaten/kota. Sebab siswa yang berhak menerimnya hanya dari keluarga miskin sesuai indikator Badan Pusat Statistik (BPS) seperti punya kartu keluarga (KK) miskin, terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan beras untuk rakyat miskin (Raskin) serta persyaratan lainnya.
Menurutnya, selain cara tersebut nama-nama yang menerima beasiswa juga akan diumumkan di sekolah masing-masing. “Jadi kalau ada nama yang tidak layak menerima kan bisa diprotes dan mendapat masukan dari siswa lainm,” tukasnya. Karena itu ia juga meminta dinas kabupaten/kota selektif dalam pengusulannya.
Perbanyak Sosialisasi
Wakil Ketua DPRD Sumbar Apris meminta Dinas Pendidikan memperhatikan semua aspek dalam pengelolaan bea siswa yang sudah diplot dalam anggaran 2009 sehingga tidak memicu ketegangan baik antara dewan dengan diknas maupun dengan penerima bea siswa. Karena itu ia meminta dinas memperhatikan pengelolaan bea siswa mulai dari aspek sosialisasi, pendataan, standarisasi dan mekanisme penyaluran.
Menurutnya sosialisasi berpotensi menghilangkan hak si miskin mendapatkan bea siswa. Sebab, sudah bukan rahasia umum, sekolah yang berada di pinggiran jauh dari akses informasi. Karena itu media penyampaian informasi harus diperbanyak tidak hanya melalui leafleat dan surat dari diknas setempat tetapi media massa bisa menjadi salah satu altenatif seperti koran dan radio.
“Jangan sampai ada siswa yang berhak mendapat beasiswa tetapi tidak terbantu karena informasi tidak sampai. Forum kepala sekolah seperti MKKS dan KKG bisa menjadi jembatan informasi. Pokoknya semua media harus dioptimalkan. Selain sosialisasi, pendataan pun harus diawasi dan di-cross check dari provinsi,” ujarnya.
Ditegaskan Apris Diknas tidak boleh pasif dan menerima saja data yang sodorkan iknas kabupaten/kota. Menurutnya, harus ada kroscek langsung ke siswa yang bersangkutan melalui sistim sampling. Kroscek tidak hanya dari provinsi tetapi juga dari Disdik setempat ke sekolah dan rumah siswa yang didata. Karena itu, harus ada koordinasi yang baik antara diknas provinsi dan kabupaten. “Objeknya kan ada disana,” tukasnya.
Dalam konteks penyaluran, Apris juga menyarankan dananya langsung didrop ke rekening siswa bagi yang berada diperkotaan dan dekat dengan akses perbankan. “Untuk siswa di daerah pinggiran bisa didrop ke rekening sekolah. Jangan sampai tempat singgahnya banyak. Kalau bisa penyalurannya juga tepat waktu. Jangan sampai ditunda-tunda karena mereka sangat membutuhkan,” pungkasnya. (*)
Sumber: padangtoday.com
Gebril Daulay - Padang Ekspres
Kamis, 22/01/2009
|
