Login
Username:

Password:

  Registrasi?
Selamat Datang Tamu!
Guest(s)online: 1

No Members are currently logged in.
Pengaduan B O S


Saran, Kritik dan Pengaduan masalah Bantuan Operasional Sekolah [ KLIK DISINI ]
Arsip Berita
September 2007
Oktober 2007
Nopember 2007
Februari 2008 35 
Maret 2008 55 
April 2008 46 
Mei 2008 44 
Juni 2008 50 
Juli 2008 49 
Agustus 2008 49 
September 2008 53 
Oktober 2008 25 
Nopember 2008 74 
Desember 2008 62 
Januari 2009 46 
Februari 2009 15 
Maret 2009
April 2009
Mei 2009 11 
Juni 2009
Oktober 2009
Nopember 2009
Desember 2009
Januari 2010
Februari 2010 14 
Maret 2010
April 2010
Mei 2010
Juni 2010
Juli 2010
Agustus 2010
September 2010
Nopember 2010
Desember 2010
Februari 2011
Maret 2011
April 2011
Juni 2011
Juli 2011
Agustus 2011
September 2011
Oktober 2011
Nopember 2011 12 
Desember 2011 17 
Januari 2012
Februari 2012
Maret 2012
April 2012
Mei 2012 12 
Juni 2012 10 
Juli 2012
Agustus 2012
September 2012
Oktober 2012 12 
Nopember 2012 18 
Desember 2012
Januari 2013 11 
Februari 2013
Maret 2013
April 2013
Mei 2013 20 
Juni 2013
Juli 2013 16 
Agustus 2013
September 2013 13 
Oktober 2013
Nopember 2013 12 
Desember 2013
Januari 2014
Februari 2014
Maret 2014 12 
April 2014 11 
Mei 2014 12 
Juni 2014 15 
Juli 2014
Agustus 2014
September 2014
Oktober 2014
Nopember 2014
Desember 2014
Januari 2015
Februari 2015
Maret 2015
April 2015
Mei 2015 10 
Juni 2015 10 
Juli 2015
Agustus 2015 13 
September 2015 17 
Oktober 2015 14 
Nopember 2015 28 
Desember 2015 17 
Januari 2016 10 
Februari 2016 10 
Maret 2016 15 
April 2016 11 
Mei 2016 14 
Juni 2016 15 
Juli 2016 14 
Agustus 2016 11 
September 2016 10 
Oktober 2016
Nopember 2016 13 
Desember 2016 11 
Januari 2017
Februari 2017
Maret 2017
April 2017
Mei 2017
Juni 2017
Juli 2017
Agustus 2017
September 2017
Oktober 2017
Desember 2017
Januari 2018
Februari 2018
Maret 2018
April 2018
Mei 2018
Juni 2018
Juli 2018
Agustus 2018
September 2018
Desember 2018
Januari 2019
Februari 2019
April 2019
Juni 2019
Juli 2019

Presiden Tanda Tangani UU BHP

Oleh arif
Sabtu, 24 Januari 2009 05:12:35 Klik: 2657 Cetak: 598 Kirim-kirim Print version download versi msword
Klik untuk melihat foto lainnya...


Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani Undang-Undang No 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP).

"Mungkin Presiden mengetahui kerja keras saya, sehingga UU BHP akhirnya ditandatangani," kata Menteri dalam acara sosialisasi pendidikan gratis dan UU BHP serta penandatanganan MoU wajib belajar 12 tahun di Aula Abdi Persada Pemerintah Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Jumat (23/1).

Menurutnya, kendati saat ini UU BHP telah ditandatangai Presiden, pihaknya tetap memberikan kesempatan atau ruang kepada seluruh pihak untuk tidak setuju atau melakukan perbaikan sesuai dengan aturan.

Bambang mempersilahkan, bagi pihak yang tidak setuju untuk melakukan yudicial review melalui Mahkamah Konstitusi (MK) kalau memang menemukan indikasi UU BHP bertentangn dengan UUD 1945 .

"Kalau memang ada indikasi UU BHP bertentangan dengan UUD, silahkan melapor ke MK. Kalau memang ada perbaikan, kita tidak akan merasa kehilangan muka," katanya.

Menteri menambahkan, protes yang kini dilakukan oleh beberapa pihak melalui demonstrasi sama sekali tidak akan memecahkan masalah.

Apalagi, mahasiswa yang melakukan demonstrasi kabanyakan tidak pernah membaca secara tuntas UU BHP yang kini telah diberlakukan. Mereka hanya memahami sedikit saja, kemudian mengatakan tidak setuju.

Menurut Menteri, UU BHP sangat diperlukan untuk menghilangkan dikotomi dan memberikan ruang kepada lembaga pendidikan dan mahasiswa agar bisa berkembang.

"Seseorang dikatakan berakhlak mulia bukan hanya orang yang tidak pernah melakukan tindak kriminal, tetapi juga orang yang memiliki kecerdasan mampu melakukan inovasi dan meningkatkan kreatifitas," katanya.

Untuk membangun manusia yang cerdas dan kreatifitas tinggi tersebut, katanya, bukanlah suatu hal yang mudah, karena salah satunya haruslah diberikan sebuah ruang yang otonom.

Diungkapkannya, selama ini pergurutan tinggi negeri (PTN) tidak pernah memikirkan bagaimana melakukan manajemen pemasaran yang baik, karena biasanya PTN selalu diburu oleh calon mahasiswa.

Berbeda dengan PTS, yang berlomba dengan segala daya upaya untuk menjaring mahasiswa melalui strategi manajemen pemasaran, keuangan dan lainnya, yang menuntut kreatifitas dan inovasi tinggi.

Tentang ancaman pailit atau dipailitkan, maka kemungkinan itu sudah menjadi risiko sebuah badan hukum, tetapi semuanya ada aturannya, bagaimana nasib siswa, guru dan lain-lainnya. "Dengan BHP ini, pada akhirnya yang terbaik yang akan bertahan," katanya.

Menteri juga menolak bahwa BHP adalah komersialisasi pendidikan. Karena prinsip BHP adalah nirlaba, yaitu seluruh sisa uang dari hasil investasi yang berorientasi laba harus dikembalikan untuk peningkatan pendidikan.

Bila ada yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi bisa dijerat hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta.

Selain itu, BHP juga menjamin 20% kursi untuk perserta didik yang bermutu , dari warga miskin, mendapatkan biasiswa. Jadi pada dasarnya UU BHP proorang miskin.

"Terbukti dengan adanya BHP ini, Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) kini telah melaju menjadi perguruan tinggi kelas dunia," ujar Bambang.

Sumber: Media Indonesia/(Ant/OL-01)
Edisi: Sabtu, 24 Januari 2009

 
Berita Berita Terkini Lainnya
. PENGUMUMAN PEMENUHAN DAYA TAMPUNG PPDB SMP NEGERI KOTA PADANG TAHUN PELAJARAN 2019
. Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020
. Surat Edaran Dinas Pendidikan tentang Jadwal Ujian SD dan SMP
. Undangan Penulisan Naskah Soal SD dan SMP
. Undangan Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SD dan SMP tentang Standar Penilaian
. Undangan Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SMP tentang Standar Proses
. Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 untuk guru SD dan SMP Angkatan II
. Undangan Bimtek Tim Pengembang Kurikulum Sekolah SMP Tahun 2018
. Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 untuk guru SD dan SMP Angkatan I (revisi)
. Undangan Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SMP tentang Standar Proses Angkatan I