DINAS PENDIDIKAN

Meski porsi anggaran pendidikan sudah 20 persen dari APBN, itu tidak otomatis mendongkrak bantuan untuk siswa miskin jenjang SMA. Sebaliknya, tahun ini anggaran bagi siswa miskin justru anjlok. Subsidi pemerintah melalui bantuan khusus murid (BKM) turun menjadi Rp 194 miliar. Padahal, tahun-tahun sebelumnya pemerintah rata-rata mengalokasikan dana Rp 242 miliar.

Direktur Pembinaan SMA Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Madikdasmen) Sungkowo mengatakan, anjloknya alokasi BKM disebabkan adanya beberapa prioritas program lain yang harus didahulukan. Contohnya, membangun sekolah baru di berbagai daerah.

Dia mengatakan, di beberapa wilayah pemekaran (Indonesia Timur), masih banyak yang kekurangan sekolah. ''Karena itu, kami pioritaskan membangun sekolah-sekolah baru,'' ujarnya. Kendati demikian, penambahan unit SMA itu tetap harus dikontrol. ''Jangan sampai SMA justru malah tumbuh subur. Sebab, rencana kita membalik rasio siswa SMA dan SMK,'''tambahnya.

Di samping itu, instansinya sedang concern terhadap peningkatan mutu pendidikan. Misalnya, menggenjot mutu rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). ''Karena itu, subsidi untuk siswa miskin terpaksa dikurangi,'' tuturnya. Semula, kuota siswa miskin yang mendapat BKM 310 ribu. Anggaran yang dialokasikan untuk meng-cover siswa sebanyak itu Rp 242 miliar. Tahun ini, kuota penerima bantuan menurun menjadi 248.124 siswa. Dananya turun menjadi Rp 194 miliar.

Idealnya, kata Sungkowo, siswa miskin yang seharusnya ter-cover BKM sekitar 17 persen dari total jumlah siswa SMA di Indonesia. Saat ini total siswa SMA di Indonesia mencapai 4 juta orang. Sebanyak 17 persen di antaranya tergolong miskin. ''Saat ini kami baru bisa mengalokasikan sembilan persen dari total siswa SMA,'' jelasnya.

Sumber: jpnn.com/ (kit/oki)
Pada: Senin, 26 Januari 2009