Login
Username:

Password:

  Registrasi?
Selamat Datang Tamu!
Guest(s)online: 1

No Members are currently logged in.
Pengaduan B O S


Saran, Kritik dan Pengaduan masalah Bantuan Operasional Sekolah [ KLIK DISINI ]
Arsip Berita
September 2007
Oktober 2007
Nopember 2007
Februari 2008 35 
Maret 2008 55 
April 2008 46 
Mei 2008 44 
Juni 2008 50 
Juli 2008 49 
Agustus 2008 49 
September 2008 53 
Oktober 2008 25 
Nopember 2008 74 
Desember 2008 62 
Januari 2009 46 
Februari 2009 15 
Maret 2009
April 2009
Mei 2009 11 
Juni 2009
Oktober 2009
Nopember 2009
Desember 2009
Januari 2010
Februari 2010 14 
Maret 2010
April 2010
Mei 2010
Juni 2010
Juli 2010
Agustus 2010
September 2010
Nopember 2010
Desember 2010
Februari 2011
Maret 2011
April 2011
Juni 2011
Juli 2011
Agustus 2011
September 2011
Oktober 2011
Nopember 2011 12 
Desember 2011 17 
Januari 2012
Februari 2012
Maret 2012
April 2012
Mei 2012 12 
Juni 2012 10 
Juli 2012
Agustus 2012
September 2012
Oktober 2012 12 
Nopember 2012 18 
Desember 2012
Januari 2013 11 
Februari 2013
Maret 2013
April 2013
Mei 2013 20 
Juni 2013
Juli 2013 16 
Agustus 2013
September 2013 13 
Oktober 2013
Nopember 2013 12 
Desember 2013
Januari 2014
Februari 2014
Maret 2014 12 
April 2014 11 
Mei 2014 12 
Juni 2014 15 
Juli 2014
Agustus 2014
September 2014
Oktober 2014
Nopember 2014
Desember 2014
Januari 2015
Februari 2015
Maret 2015
April 2015
Mei 2015 10 
Juni 2015 10 
Juli 2015
Agustus 2015 13 
September 2015 17 
Oktober 2015 14 
Nopember 2015 28 
Desember 2015 17 
Januari 2016 10 
Februari 2016 10 
Maret 2016 15 
April 2016 11 
Mei 2016 14 
Juni 2016 15 
Juli 2016 14 
Agustus 2016 11 
September 2016 10 
Oktober 2016
Nopember 2016 13 
Desember 2016 11 
Januari 2017
Februari 2017
Maret 2017
April 2017
Mei 2017
Juni 2017
Juli 2017
Agustus 2017
September 2017
Oktober 2017
Desember 2017
Januari 2018
Februari 2018
Maret 2018
April 2018
Mei 2018
Juni 2018
Juli 2018
Agustus 2018
September 2018
Desember 2018
Januari 2019
Februari 2019
April 2019
Juni 2019
Juli 2019

Guru Honorer Pesimistis Ada Perubahan

Oleh arif
Selasa, 27 Januari 2009 04:51:20 Klik: 3154 Cetak: 670 Kirim-kirim Print version download versi msword
Klik untuk melihat foto lainnya...

Guru honorer pesimistis Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan membawa perubahan bagi mereka, terutama dalam hal jaminan kerja dan kesejahteraan jika pemerintah tidak memberikan subsidi atau mengatur besaran gaji guru yang layak secara minimal.

Hal itu dikemukakan Ketua Forum Guru Honorer Indonesia, sekaligus Ketua Serikat Guru Jakarta, Supriyono, Senin (26/1). Serikat Guru Jakarta beranggotakan sekitar 6.000 guru dengan rincian sekitar 3.500 guru berstatus pegawai tidak tetap yang dibayar dari APBD dan 2.500 guru berstatus honorer murni.

Dalam Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), pendidik dan tenaga kependidikan dapat berstatus pegawai negeri sipil atau pegawai badan hukum pendidikan. Para pendidik nantinya membuat perjanjian dengan pemimpin organ pengelola BHP. Pengangkatan dan pemberhentian jabatan, hak, dan kewajiban ditetapkan dalam perjanjian kerja.

Supriyono mengatakan, dengan kondisi sekolah swasta yang sangat beragam, mulai dari yang gurem hingga bertaraf internasional, ketentuan ini sulit secara merata terpenuhi. Padahal, sekolah swasta diberikan waktu enam tahun untuk menjadi BHP.

”Swasta yang besar seperti sekolah nasional plus atau internasional, mereka sudah memakai kontrak kerja dan memberikan gaji lebih layak,” ujarnya. Dengan adanya kontrak kerja, sekolah mempunyai kewajiban lebih besar seperti pemberian gaji tetap tanpa tergantung jam mengajar, tunjangan kesejahteraan lain, dan transportasi.

Sekolah gurem

Persoalannya, tidak semua sekolah swasta golongan menengah ke atas. Di sekolah swasta gurem, kebanyakan gurunya honorer murni. ”Mereka bekerja tidak ada kontrak kerja atau perjanjian kerja. Yang ada hanya dokumen pembagian tugas dilampiri surat tugas mengajar berisi nama, mata pelajaran, kelas, dan jumlah jam mengajar. Soal honor dan lainnya mengikuti tradisi, yakni diperhitungkan sesuai jam mengajar dan kemampuan sekolah,” ujarnya.

Guru berharap pemerintah tidak mendikotomikan guru swasta dan negeri. Pemerintah berkewajiban memberikan jaminan kesejahteraan di mana pun guru mengajar warga negara.

Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Konferensi Kerja Nasional Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tahun Pertama Masa Bakti XX pada 23-26 Januari menegaskan, kesejahteraan guru honorer di sekolah negeri dan swasta masih memprihatinkan. Jika guru honorer yang sudah memenuhi persayaratan sulit untuk diangkat menjadi guru pegawai negeri sipil, pemerintah harus mengeluarkan peraturan supaya guru honorer ini mendapatkan bantuan penghasilan yang layak.

”Eksploitasi terhadap guru honorer, guru kontrak, guru tidak tetap, guru wiyata bakti, maupun tenaga kependidikan tidak tetap di sekolah yang telah mengabdi, berdedikasi, loyal, dan prestasinya baik harus dihentikan. Tidak boleh lagi ada guru bergaji Rp 100.000 per bulan,” kata Sulistiyo, Ketua Umum PGRI.

Sumber: kompas.com/ (INE/ELN)
Edisi: Selasa, 27 Januari 2009

 
Berita Berita Terkini Lainnya
. PENGUMUMAN PEMENUHAN DAYA TAMPUNG PPDB SMP NEGERI KOTA PADANG TAHUN PELAJARAN 2019
. Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020
. Surat Edaran Dinas Pendidikan tentang Jadwal Ujian SD dan SMP
. Undangan Penulisan Naskah Soal SD dan SMP
. Undangan Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SD dan SMP tentang Standar Penilaian
. Undangan Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SMP tentang Standar Proses
. Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 untuk guru SD dan SMP Angkatan II
. Undangan Bimtek Tim Pengembang Kurikulum Sekolah SMP Tahun 2018
. Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 untuk guru SD dan SMP Angkatan I (revisi)
. Undangan Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SMP tentang Standar Proses Angkatan I