DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pengentasan keluarga miskin di Kota Padang harus tetap menjadi fokus perhatian Pemko Padang. Saat ini, puluhan program untuk menekan angka kemiskinan menjadi 5 persen per tahun telah disebar ke 13 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Apabila target tersebut tidak tercapai, DPRD Padang mengancam akan mencoret anggaran sebagai imbas dari kinerja SKPD yang tak optimal.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi D DPRD Kota Padang Syahbuddin didampingi anggota Komisi D Daharuddin, usai rapat kerja dengan 13 SKPD Pemko Padang, di DPRD Padang, kemarin. Pertemuan dilakukan sebagai evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Padang, pada semester I tahun 2008.

Syahbuddin mengatakan, dengan total anggaran Rp62 miliar yang tersebar pada masing-masing SKPD, maka setiap SKPD memiliki tanggung jawab moral menuntaskan seluruh programnya. “Tiap SKPD punya target memperbaiki taraf hidup keluarga miskin. Jadi, harus dioptimalkan. DPRD akan terus mengawasi realisasi program tersebut,” tegasnya.

Hal itu merupakan rentetan tugas DPRD yang pada tahun 2007 lalu yang luput dilakukan. Akibat ketiadaan data yang akurat dari Pemko, serta tidak optimalnya koordinasi antarkedua lembaga tersebut. “Kita berharap, tahun ini  target pengentasan keluarga miskin 20 ribu KK bisa tuntas dilakukan Pemko. Jika tidak, bisa jadi akan ada sanksi,” tandas kader PBB ini.

Sangsi tersebut, kata Syahbuddin bisa berupa sanksi administratif dari pimpinan daerah atau wali kota, serta tidak tertutup kemungkinan sanksi pencoretan anggaran pada SKPD yang tidak memenuhi target itu. “Kita harus bertegas-tegas, karena pengentasan warga miskin merupakan program prioritas Pemko Padang,” lanjutnya.

Kepala Bappeda Kota Padang Emzalmi menjelaskan, secara nasional program penanggulangan kemiskinan merupakan program prioritas, sehingga sudah jelas akan menjadi prioritas pula di tingkat kabupaten dan kota se-Indonesia. Namun, Emzalmi menyebutkan jumlah anggaran Rp62 miliar masih belum memadai, karena secara nasional anggaran yang disiapkan mencapai 20 persen dari total APBD. “Secara nasional, Rumah Tangga Miskin (RTM) ditargetkan turun 15 persen pada tahun 2015. Dan, untuk Kota Padang juga ditargetkan demikian, yaitu dari segi jumlah berkurang dari 38.099 RTM menjadi 19.000 RTM di tahun 2015 mendatang. Paling kurang, tiap tahunnya kita bisa menekan jumlah RTM sebesar 5 persen,” ulasnya.

Tentang adanya kemungkinan pencoretan anggaran, Emzalmi menilai hal tersebut tak perlu. Pasalnya, pengawasan sudah dilakukan, ditambah dengan adanya kejelasan dari SKPD terkait soal tidak tercapainya target.
Emzalmi juga menyebutkan, Pemko telah membentuk tim pengawas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang diketuai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Hariadi Dahlan.

“Tim pengawas inilah yang mengevaluasi kerja tiap SKPD setiap bulannya. Jadi kita tetap optimistis target penanggulangan kemiskinan bisa tercapai,” jelas Emzalmi. Hal tersebut, katanya lagi, juga di dukung dengan pendataan ulang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, yang akan dilakukan September mendatang. (li)

Sumber : Padang Ekspres edisi Kamis/31 Juli 2008