Berita / B O S |
Undangan Rapat BOSKamis, 28 Juli 2016 11:14:03 Undangan Rapat BOS kepada MKKS SMP Negeri dan Swasta, MKKS SMA Negeri dan Swasta, MKKS SMK Negeri dan Swasta, K3S SD Kota Padang (13853 klik) |
SURAT EDARAN PENYEDIAAN BUKUSelasa, 12 Juli 2016 11:01:55 SURAT EDARAN PENYEDIAAN BUKU (9679 klik) |
Undangan Pelatihan Pengelolaan BOS SMPKamis, 03 Desember 2015 16:10:38 Undangan Pelatihan Pengelolaan Dana BOS SMP (10148 klik) |
Permintaan Data SiswaSelasa, 26 Agustus 2014 15:15:33 Dalam rangka penyaluran dana BOS Tahun 2014...... (7041 klik) |
Pemasangan Jaringan InternetJumat, 12 Oktober 2012 17:45:17 Pemasangan Jaringan Internet Sekolah (8061 klik) |
Permen No.60 Tahun 2011
Rabu, 10 Oktober 2012 10:51:51
Permen No.60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) (5076 klik) |
Tahapan Untuk Pencairan Dana BOS Triwulan IV Tahun 2012
Selasa, 25 September 2012 22:12:27
Syarat dan ketentuan pencairan dana bos triwulan IV 2012 (6106 klik) |
3 Siswa Terbaik SMK Negeri 9 Padang Ikuti Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Provinsi Sumatera Barat
Sabtu, 26 Mei 2012 10:24:03
3 Orang siswa terbaik SMK Negeri 9 Padang wakili Kota Padang dalam Ajang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Propinsi Sumatera Barat (7767 klik) |
Rp 1 Triliun untuk 9 Juta Siswa SMA/SMKSelasa, 13 Desember 2011 14:09:34 JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menganggarkan Rp 1 triliun untuk penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sembilan juta siswa SMA/SMK pada tahun 2012 mendatang. Dana BOS bagi siswa SMA/SMK memang akan mulai dirintis oleh Kemdikbud mulai 2012. (4722 klik) |
5 Fakta-Fakta Penyelewangan Dana BOS, Ironi “Sekolah Gratis”
Minggu, 14 Februari 2010 13:49:30
UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas mengatur pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Pusat + Pemerintah Daerah dan masyarakat sebesar minimal 20% dari belanja negara/daerah. Namun, selama bertahun-tahun, pemerintah masih belum merealisasikan anggaran 20% tersebut. Dan dalam kurun 2005-2008, para guru dalam wadah PGRI menuntut pemerintah SBY-JK untuk mematuhi UU 20/2003 agar APBN memberi porsi 20% bagi pendidikan. (13872 klik) |
Selanjutnya |